Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Itulah esensi dari perjuangan Ir. Djuanda melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Hal itu disampaikan Direktur Indonesia Maritime Institute, Dr. Y Paonganan kepada Kantor Berita Politik RMOL, (Sabtu, 25/4), ketika menanggapi rencana pemerintah China membangun 24 pelabuhan di Indonesia.
“Memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektifitas laut merupakan hal yang vital,” ujar Y Paonganan.
Pelabuhan laut, jelas pakar maritim ini, adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya, apalagi RI yang tentu saja sangat tergantung pada sistem transportasi laut.
Sebagai infrastruktur yang sangat vital di mana barang yang keluar dan masuk ke RI lewat pelabuhan, menurut Y. Paonganan, sudah selayaknya dibangun dan dikuasai oleh negara. Bahkan manajemennya pun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization).
“Lalu sekarang, Jokowi menyerahkan 24 pelabuhan vital yang katanya terkait dengan konsep tol laut itu untuk dibangun oleh China dengan alasan investasi. Inilah cara berfikir keliru seorang presiden dalam memandang RI sebagai archipelagic state,” sergah Y Paonganan yang akrab disapa Ongen.
Apalagi, China saat ini sedang gencar mewujudkan jalur sutra melalui laut untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi mereka ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktis jadi pernyataan, konsep tol laut apakah memang didesain untuk mendukung jalur sutra China?
“Tentu hanya Jokowi yang tahu, mari kita tanyakan ke beliau,” ujar Y Paonganan.
Sekali lagi, ia menolak dengan tegas rencana Jokowi menyerahkan 24 pelabuhan itu untuk dibagun dan dikuasai oleh China.
-rmol-
diervie 