Masjid Dibakar Teroris Kristen, Densus 88 Ngumpet Dimana ?

Ketidakadilan Polri dalam menangani kasus semakin terlihat terutama dalam kasus Tolikara. Jika ada oknum orang Islam melakukan kesalahan sedikit saja langsung dikatakan radikal bahkan teroris. Tetapi saat ratusan orang Kristen melakukan hal demikian kepolisian terkesan lamban dan tidak tegas.

Menyikapi hal itulah Endro Sudarsono selaku Sekretaris ISAC (The Islamic Study and Action Center) memberikan komentarnya kepada reporter panjimas.com Ahad (19/7).

“Dalam hal ini GIDI harus diberi sanksi, jika tidak akan menjadi ancaman serius bagi kerukunan umat beragama karena sudah mengambil alih kewenangan Kemenag, Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.” Ujarnya.

Surat dari GIDI (Gereja Injili Di Indonesia) menunjukan sikap resmi yang telah mengganggu hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak melaksanakan ibadah dan keyakinan. Selain itu surat tersebut sudah melampaui kewenangan negara, negara yang harusnya menjamin kebebasan justru institusi swasta dengan arogan melarang dan membubarkan

Aksi pembubaran Sholat Idul Fitri dan pembakaran kios, rumah dan Masjid Baitul Mustaqin merupakan implementasi dari hakekat dan pelarangan dari isi surat GIDI, nampak pada hadirnya sekertaris GIDI Pendeta Marthin Jingga berada di lokasi kerusuhan.

Ia menambahkan, ini adalah sebuah skernario sebelumnya, awalnya dari surat GIDI menurut info resmi dari Kapolda Papua, bahwa pelaku pembubaran sholat Idul Fitri dan pembakaran mushola sejumlah 150 orang, artinya tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi pelaku.

“Harusnya Densus 88 dilibatkan dalam menangkap para pelaku. Karena ini sudah merupakan teror yang merugikan orang banyak”

Namun dalam hal ini Endro berpendapat bahwa Kapolri terkesan diskriminataif.

“Ada perbedaan penangan ketika pelaku muslim disebut teroris, di sidang dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, sedangkan kali ini Kapolri justru mengedepankan mediasi. Ini sangat tidak adil dan menyakiti hati umat Islam” tegasnya.

Jika demikan adanya bisa dikatakan Densus 88 hanya diperalat untuk kepentingan memusuhi aktivis muslim, bahkan baru terduga saja sudah di tembak mati.

sumber: panjimas

Ilmuwan Ini Menyulap Mesin Ketik Menjadi Printer yang Mengagumkan

 

Apakah kamu pernah mengalami masa-masa dimana mesin tik merupakan salah satu senjata utama bagi para penulis di luar sana? Nah salah seorang ilmuwan komputer bernama Chris Gregg dari Tufts University memiliki ide cemerlang untuk mengubah sebuah mesin tik elektrik Smith Corona dari tahun 1960-an menjadi printer.

Namun upaya awal yang Ia lakukan tidak berjalan dengan mulus. Pada awalnya Ia berpikiran bahwa tombol dari mesin tik tersebut dapat diakali dan disambungkan secara langsung ke komputer miliknya. Namun ternyata tombol-tombol tersebut tidak menggunakan elektrik sama sekali, melainkan menggunakan sistem mekanik yang rumit. Akibatnya, proyek ini menjadi terbengkalai untuk beberapa tahun. Namun tahun ini akhirnya proyek tersebut berjalan kembali setelah salah satu teman dari Chris memberikan saran untuk menggunakan electromagnet kecil bernama solenoid.

Apakah Chris berhasil? Tentu saja. Ia akhirnya menggabungkan solenoid tersebut dengan tombol yang berada di mesin tik, sehingga tombol tersebut dapat dihubungkan ke MacBook yang Ia punya. Video di atas berhasil mengabadikan fenomena yang keren tersebut. Mesin tik nan jadul sukses disulap menjadi printer setelah memodifikasinya dengan penambahan solenoid dan banyak kabel di atasnya.

sumber: gizmodo | jalantikus

DPR Habis Nenggak Rp 11,6 Triliun, Sekarang Setiap Parpol Dapat Rp 1 Triliun

DPR Habis Nenggak Rp 11,6 Triliun, Sekarang Setiap Parpol Dapat Rp 1 Triliun

DPR habis ‘nenggak’ dana aspirasi Rp 11,6 triliun, sekarang Parpol bakal ‘nenggak’ dana ‘Parpol” Rp 1 triliun, per-Parpol.

Sungguh sangat luar biasa negeri ini. Begitu murah terhadap DPR dan Parpol. Semua uang yang digelontorkan kepada DPR dan Parpol itu, tak lain, uang rakyat (APBN). Sementara terhadap rakyat jelata begitu jahat dan bengisnya. Tak peduli sedikitipun.

Mendagri Tjahjo melontarkan gagasan pemerintah akan memberikan biaya berdemokrasi partai politik Rp 1 Triliun setiap tahunnya dari kas APBN untuk satu partai. Pemikiran Tjahjo ini sudah disetujui oleh Wapres Jusuf Kalla.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP pun mengatakan dana tersebut dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki parpol demi memperjelas pendanaan, termasuk melakukan program sesuai fungsi parpol dalam berdemokrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah yang diterkam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009, jumlah bantuan dana partai politik dari APBN untuk partai yang berada di DPR RI sebesar Rp 21 juta per kursi atau sebesar Rp 11.550.000.000.

Di 2009, partai politik yang paling banyak mendapatkan pundi uang dari APBN adalah Partai Demokrat, sebanyak Rp 2,3 miliar setiap tahunnya dengan jumlah pemilih sekitar 22 jutaan suara dan keluar sebagai partai pemenang.

Dibagian lain, dana subsidi untuk rakyat terus dicabut, mulai BBM, subsidi pupuk untuk petani, dan sejumlah susbsidi lainnya. Rakyat terus digencet dengan berbagai kebijakan Jokowi dan menjadi sangat menderita dan miskin.

Sementara itu, DPR dan Parpol mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Ini  benar-benar sebuah persekongkolan jahat antara DPR dan ekskufit (Presiden dan Menteri), Tapi, mereka  mengaku wakil rakyat, dan berjanji mensejahterakan rakyat, tapi rakyat menjadi sengsara di era Jokowi. Dasar tukang tipu.

sumber : voa-islam

Jelang Lebaran, 2.500 Buruh Pabrik Sepatu Malah Kena PHK

Ilustrasi
Sekitar 2.500 buruh pabrik sepatu PT Chingluh Indonesia (PT CI) di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka mendapat pesangon dari pimpinan perusahaan.

“Secara tertulis memang belum ada laporan tapi sudah mendengar dari buruh,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu (24/06/2015).

Deni mengaku belum mendapatkan laporan tertulis yang disampaikan perusahaan memproduksi sepatu untuk ekspor itu. Dalam laporan lisan perusahaan dan para buruh bahwa PT CI mengalami kerugian sehingga bangkrut.

Namun, pihaknya akan mengutus petugas untuk mendatangi perusahaan tersebut sebagai klarifikasi terhadap PHK massal yang dilakukan PT CI.

Dia mengatakan sejak tiga bulan terakhir ini, memang para buruh sebagian sudah dirumahkan dan kegiatan pabrik mulai berhenti beroperasi.

Sedangkan perusahaan memberikan pesangon kepada para buruh dengan nominal yang bervariasi sesuai jabatan dan masa kerja.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi mengatakan PHK yang dilakukan perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan pemerintah.

“PHK yang dilakukan PT CI itu tidak melalui prosedur yang benar,” kata Supriyadi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Citra Raya itu.

Dia mengatakan PHK massal itu harus mendapatkan izin setelah melalui Pengadilan Hubungan Industrial, tidak begitu saja diberikan kepada para buruh.

Pihaknya menduga bahwa tindakan PHK dan pemberian pesangon tersebut sebagai upaya menghindari dari pembayaran tunjangan hari raya (THR).

-rimanews-

Pemerintah Jokowi Berencana Memasukkan Utang 300 Trilyun dalam RAPBN 2016

DEBT

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengusulkan untuk menambah porsi utang sebesar Rp300 triliun.

Usulan tersebut seperti disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dalam rapat panitia kerja (Panja) pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Robert menjelaskan, penambahan utang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan pada level 1,7-2,1 persen.

“Pemerintah memang belum mempunyai angka spesifik mengenai kebutuhan utang di tahun depan. Namun, sudah ada hitungan kasarnya,” terang Robert, dalam rapat panja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).

Robert menjelaskan, jika defisit tahun depan berada pada level tersebut, maka pemerintah perlu menutup baik dari pembiayaan utang maupun nonutang. Jika Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan mencapai Rp12.000 triliun, maka harus ada penambahan utang sebesar Rp250 triliun-Rp300 triliun.

“Tambahan utang Rp250 triliun-Rp300 triliun tahun depan itu belum fix karena pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan lainnya,” pungkasnya.

Adapun kebijakan pembiayaan utang 2016, dijelaskan Robert yakni pertama, mengendalikan rasio utang terhadap PDB. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik. Ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek.

Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi. Kelima, meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Keenam, melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka aset liabilities management (ALM).

Adapun kebijakan ini mempertimbangkan yaitu pertama, kemampuan membayar kembali. Kedua, kemampuan menyerap pinjaman sesuai rencana atau target. Ketiga, pemanfaatan yang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Keempat, upaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. Kelima, upaya minimasi biaya utang (cost of borrowing) pada tingkat rasio yang terkendali. Keenam, upaya menjaga keseimbangan makro.

-metrotvnews-

Jepang siapkan draft UU Kesehatan mental karyawan

 Kerja Lembur, 100 Karyawan Jepang Meninggal/Tahun
Kerja Lembur, 100 Karyawan Jepang Meninggal/Tahun
karyawan Jepang kerja di pabrik – (Foto: Google)
Pemerintah Jepang menyiapkan draft garis besar kebijakan pencegahan kematian akibat kerja lembur alias Karoshi, atas inisiatif Partai Demokrat Liberal dan partai kecil mitra koalisinya : Partai Komeito, tulis koran Yomiuri Shimbun, Rabu (24/6/2015).
Draft ini intinya mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang mendukung kesehatan jiwa karyawannya dari sekitar 60,7 persen pada awal 2013 menjadi sekitar 80 persen atau lebih pada 2017. Di Jepang ini adalah hal penting dalam garis besar kebijakan ketenaga kerjaan. Rancangan kebijakan ini diharapkan aklan disetujui oleh kabinet PM Shinzo Abe bulan depan.

Rancangan kesehatan, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan karyawan Jepang untuk pertama kali disusun berdasar UU untuk mencegah kematian akibat terlalu banyak bekerja yang berlaku November lalu.rancangan ini bakal menggalakkan pengurangan jam kerja dan perbaikan kondisi kerja.

Pada tahun fiskal 2013, 133 orang meninggal yang berhubungan dengan pekerjaan,dan terkait dengan penyakit otak dan jantung yang disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan, dengan angka rata-rata melebihi 100 kematian selama12 berturut-turut Tahun.

-inilah-

Sri Bintang Pamungkas: Jokowi Bagian Dari Rekayasa Cina Jajah Indonesia

bintangPengamat politik Sri Bintang Pamungkas menengarai ada indikasi penguasaan etnis Cina dalam agenda pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.

Sri Bintang Pamungkas yang masih aktif menjadi dosen Universitas Indonesia (UI) ini menilai agenda pilkada serentak telah disusupi oleh calon-calon kepala daerah asal etnis Cina. Lantaran penyelenggaraannya akan bersifat serentak di seluruh Indonesia, Sri Bintang bilang, akan sulit untuk dikoreksi.

“Masyarakat sekarang ini tidak menyadari bahwa kelompok ini (Cina) mau melakukan rekayasa seperti itu (penguasaan politik),” ia memaparkan, “Jokowi adalah bagian dari rekayasa ini, bahkan rekayasa ini sudah muncul sebelum tahun 1965.”

Ia pun menduga bahwa kelompok Cina perantauan di Indonesia terlibat dalam agenda menguasai Indonesia secara politik. “Peristiwa anti-Cina yang pecah di Cirebon melebar ke seluruh Jawa Barat dan Bandung pada Mei tahun 1963 menjadi katalisator balas dendam Cina perantauan terhadap bangsa Indonesia,” sebutnya.

Kata Sri Bintang, Cina perantauan ini memiliki keinginan untuk menguasai Indonesia dan sejak Orde Baru telah diberikan kesempatan oleh Soeharto untuk menguasai ekonomi Indonesia.

“Di dunia tidak ada penjajah kecuali kulit putih dan kulit kuning,” tukas Sri Bintang Pamungkas.

Pendiri dan Ketua Partai PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) ini menyatakan, Bangsa Indonesia sejak dulu selalu baik terhadap kaum pendatang. “Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia selalu terbuka pada Belanda dan Jepang, namun pada akhirnya kedua bangsa tersebut malah menjadikan Indonesia sebagai bangsa jajahan selama 350 tahun,” kata dia.

Ia menambahkan, penguasaan terhadap Indonesia akan menjadi sangat intensif bila kepala-kepala daerah diisi etnis Cina. “Seperti Singapura, bangsa Melayunya telah tersingkir,” sebutnya.

Dikatakannya, bahkan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong sendiri dalam pidatonya di Auditorium FISIP UI, Rabu (27/5) menyatakan akan ada pertukaran 10 juta pemuda dan pemudi Cina ke Indonesia. “Indonesia akan menjadi lahan imigrasi bagi Cina. Ini bukan pertukaran namun imigrasi legal,” imbuhnya menyesalkan.

Ia pun mengecam Pemerintahan Joko-JK yang tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun konglomerat Cina di Indonesia enggan membayar pajak sehingga Indonesia seolah-olah terdesak meminjam utang kepada Cina. Padahal, menurut Sri Bintang Pamungkas, uang pinjaman tersebut adalah dana kompensasi bagi 10 juta imigran Cina yang sebagiannya berangsur-angsur sudah mulai berdatangan ke Indonesia.

Lantas kemanakah pribuminya? Bisa jadi, kebanyakan pribumi saat ini malah asyik terus menggosok batu akik dan melupakan jika sebentar lagi mereka akan jadi jongos di negeri sendiri.

-eramuslim-

Juventus permanenkan Pereyra dari Udinese

Juventus permanenkan Pereyra dari Udinese
Pemain Tim Sepak Bola Juventus (Reuters / Tony Gentile)
Finalis Liga Champions Juventus mengumumkan telah mempermanenkan status gelandang Argentina Roberto Pereyra yang sebelumnya dikontrak sebagai pemain pinjaman dari Udinese seharga 14 juta euro dengan kontrak berdurasi empat tahun.

“Juventus mengumumkan Roberto Maximiliano Pereyra telah bergabung dengan klub secara permanen dari Udinese dengan biaya 14juta euro yang akan dibayar selama tiga tahun,” tulis pernyataan resmi Juventus, Rabu.

Kendati bergabung sebagai pemain pinjaman pada tahun lalu, namun Pereyra mampu mencetak empat gol dalam 35 penampilan liga yang membantu Juventus memenangkan Scudetto.

“Biaya itu bisa meningkat lebih dari 1,5 juta euro jika Pereyra mencapai target yang telah ditetapkan klub,” katanya.

Roberto Pereyra bergabung dengan Udinese dari River Plate sejak 2011 dan tampil 84 kali untuk Udinese sebelum bergabung Juventus 12 bulan yang lalu.

-antara-

Samuel Eto’o selangkah lagi perkuat klub Turki

Samuel Eto'o selangkah lagi perkuat klub Turki
Pemain Timnas Kamerun Samuel Eto’o (ANTARA News/Lukisatrio)
Samuel Eto’o dikabarkan segera memutus kontrak kerjanya bersama Sampdoria untuk bergabung dengan klub Turki Antalyaspor.

“Kami punya kesepakatan dengan Eto’o namun masih ada masalah terkait hak citra pemain di Italia, tapi kami akan menyelesaikannya secepat mungkin,” tulis pernyataan resmi Antalyaspor dilansir dari Skysports, Rabu.

Penyerang 34 tahun, Eto’o, bergabung dengan Sampdoria dari Everton pada Januari 2015 namun mantan pemain Inter Milan itu gagal tampil mengesankan karena hanya mencetak dua gol dalam 18 penampilan.

Penyerang yang berstatus empat kali Pemain Terbaik Afrika itu menikmati kesuksesan bersama Inter Milan dengan menjuarai tiga gelar diantaranya Serie A Italia, Piala Italia dan Liga Champions di musim pertamanya.

Eto’o juga pernah bermain untuk Real Madrid, Anzhi Makhachkala, dan Chelsea dengan memenangkan tiga gelar Liga Champions serta dua Piala Afrika.

-antara-

Pemerintah Imbau Perusahaan Bayar THR Lebih Cepat

 

Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau semua perusahaan, baik swasta maupun milik negara, membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat kepada para pekerjanya, maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.

“Meski paling lambat THR harus dibayarkan kepada karyawan pada 10 Juli 2015 atau dua minggu sebelum Lebaran, namun diimbau bisa dibayar lebih cepat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Irianto Simbolon usai bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Irianto mengatakan kementerian menyampaikan imbauan itu agar para pekerja dan buruh bisa menggunakan uang THR untuk keperluan perayaan Idul Fitri, seperti membeli tiket mudik dan keperluan lain untuk pulang ke kampung.

“Biasanya beli tiket angkutan lebih awal harganya akan lebih murah, dibanding pembelian mendekati Lebaran,” kata Irianto.

Persoalan THR setiap tahun menjadi sorotan publik, antara lain karena pembayaran yang terlambat atau terlalu dekat dengan hari Lebaran, serta penangguhan dan pengurangan tunjangan.

“Ini yang membuat para tenaga kerja banyak yang gamang, karena ketidakpastian soal THR yang akan diterimanya,” ujar Irianto.

Ia mengakui tahun lalu masih ada perusahaan yang terlambat memberikan THR, namun jumlahnya tidak banyak.

“Bukan tidak membayar THR, tetapi hanya terlambat saja,” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan, menurut dia, berusaha memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak mampu membayarkan THR.

“Kalau benar-benar tidak mampu silahkan ajukan kepada Menteri untuk meminta pengecualian dalam rangka ketidakmampuan membayar THR. Syaratnya harus ada kesepakatan dua pihak dengan adanya bukti laporan keuangan,” katanya.

-joss.today-